Perda Hauling Mandul
Tambang lewat Jalan Umum, Komisi I Akan Panggil Pemprov
 
Senin, 29 Juli 2013 - 09:50:57
|
Metropolis
|
Dibaca : 698 Kali
 
SAMARINDA - Perda larangan menggunakan jalan umum untuk hauling batu bara benar-benar tak efektif. Lihat saja di Kabupaten Paser. Sampai hari ini, masih ada truk batu bara melintas di jalan umum. Karena itu Komisi I DPRD Kaltim akan memanggil Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan persoalan ini.
Regulasi tentang hauling itu diatur dalam Perda 10/2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Sawit yang dinyatakan berlaku per 1 Juli 2013.
 
“Ada Perdanya, tapi mandul!” kritik Ketua Komisi I DPRD Kaltim Hermanto Kewot, kemarin. Politikus asal Dapil Paser, Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan ini mengatakan, ia berkali-kali mendapat pengaduan, bahkan melihat langsung hauling batu bara menggunakan jalan umum di kabupaten selatan Kaltim ini.
 
Karena itulah Komisi I pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Pemprov Kaltim. “Juga perusahaan tambang yang bandel ini,” katanya.
Ia menyebut nama salah satu perusahaan batu bara di Paser yang sudah kerap kali dikeluhkan warga jika bicara hauling di jalan umum.
“Saat reses baru-baru ini saya mendapat lagi keluhan warga karena ruas-ruas jalan di Paser rusak akibat aktivitas pengangkutan batu bara oleh perusahaan yang menggunakan jalan umum. Ini tak boleh dibiarkan,” kata legislator PDIP ini.
 
Rencana pemanggilan tersebut, kata Hermanto, sekaligus menindaklanjuti banyaknya laporan, salah satunya dari Dewan Dayak Adat (DAD) Paser, yang mengeluhkan adanya aktivitas penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang.
 
Dijelaskan Kewot, dari laporan Sekretaris DAD Paser, Ahmadi, masyarakat sudah gerah dengan aktivitas tersebut yang sudah berjalan sejak 2006.
"Aktivitas pengangkutan batu bara menggunakan jalan umum melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Jalan Negara sebagai Jalan Hauling Batu bara,"  jelasnya.
 
Akibat penggunaan jalan umum oleh perusahaan tersebut, tambahnya, sudah  6 tahun masyarakat harus melintasi jalan-jalan yang rusak. Jalan yang diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum (PU) pun tak berumur panjang. Masyarakat juga harus berebut jalan dengan truk-truk pengangkut batu bara tersebut  yang tentunya membahayakan jiwa pengendara.
 
“Dari pertemuan nanti kami berharap ada ketegasan Pemprov terkait perusahaan tambang batu bara dan kelapa sawit yang menggunakan jalan umum," imbuhnya.

Disampaikan juga oleh Hermanto masyarakat akan menutup jalan jika pemerintah tidak tegas mengatasi masalah ini. Masyarakat juga menagih kalimat Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang akan menghentikan operasi sementara, hingga mencabut izin usaha, kalau menemukan perusahaan batu bara dan sawit yang melanggar perda tersebut. (ms/far/k1)
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


 

KALTIM POST

Harian Pagi Pertama dan Terbesar di Kalimantan Timur
Alamat Redaksi: Gedung Biru Jl. Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan (76126), Telp (0542)735359-732158, Fax (0542)735242. Email Redaksi: redaksi@kaltimpost.net
Alamat Iklan: Jl. Jendral Sudirman No.86 Markoni Balikpapan (76114), Telp (0542)736459-737059, Fax (0542)730353.
Kantor Samarinda: Kompleks Mahakam Square Jl. Untung Suropati Blok B No.5A, Telp (0541)272000.